Partai Komunis Indonesia atau PKI, dua kali berusaha mengambil alih kekuasaan di negeri ini. Dua kali pula upaya itu memunculkan aksi kekejaman, menunjukkan keganasan yang meninggalkan kepedihan, selayak luka menganga tak tersembuhkan. Semua ini menjadi bagian tak terlupakan, dalam sejarah perjalanan bangsa dan negeri ini.
Luka tak tersembuhkan itu kembali terasa pedih selayak irisan sembilu, terlebih setelah terbetik kabar; ada Bejo Untung, yang bekas tentara dipecat dari Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) memimpin Lembaga Penelitian Korban Peristiwa (LPKP) 1965, Jumat (5 Desember 2014) bersurat kepada Presiden Joko; secara khusus meminta agar saat pidato di hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional (10 Desember 2014), Presiden (atas nama Pemerintah dan Bangsa Indonesia) secara khusus menyampaikan permintaan maaf kepada PKI atas peristiwa yang terjadi di tahun 1965.
Ini merupakan pemutarbalikkan fakta sejarah. PKI menganggap diri sebagai korban dan permulaan atau mulai mendesakan keinginan agar Presiden atas nama Pemerintah dan Negara secara resmi menyampaikan perminta maaf kepada PKI.
KLIK JUGA: Jejak Kelam PKI: Tahun 1948-1965 (Bagian 1)
Kabar itu memicu Paguyuban Keluarga Korban Keganasan PKI 1948, menghimpun banyak pihak dan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di kota Madiun dan di sejumlah kota lain termasuk di Jakarta, Senin (8 Desember 2014), untuk menyampaikan tuntutan agar Presiden Joko tidak memenuhi tuntutan (permintaan) PKI itu.
Meminta maaf, akan berarti mengubur sejarah. Baik sejarah kekejaman yang dilakukan PKI. Di tahun-tahun awal berdirinya Republik ini (1948), dikoyak kekejaman Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam upaya pengambil alihan kekuasaan secara paksa, dalam peristiwa Madiun tahun 1948, yang hakikatnya adalah Proklamasi Negara Komunis Sovyet di Madiun. Kemudian di tahun 1965, dengan keji telah membantai sejumlah jenderal dan satu perwira ABRI.
Belakangan, sudah tidak sekadar bersurat kepada Presiden; lalu juga mendesak agar Presiden meminta maaf. Namun juga semakin terang-terangan ada upaya pemutarbalikkan fakta tentang kekejaman PKI. Upaya itu dilakukan dalam berbagai bentuk publikasi, termasuk penulisan buku-buku dan pembuatan film dokumenter yang terang-terangan semakin mengaburkan sejarah kelam itu. Semakin gencar, karena sejumlah media massa memberi dukungan.
Berbagai bentuk publikasi dilakukan para bekas PKI, anak turun dan kader-kader baru mereka; dengan menyebut; pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, merupakan provokasi Wakil Presiden Moh. Hatta yang ketika itu merangkap sebagai Perdana Menteri. Kemudian, ada pula upaya mengelak dari yang sebenarnya berada di balik kudeta gagal di tahun 1965. Mereka menyebut G30S PKI 1965, merupakan konflik internal ABRI terutama dalam jajaran Angkatan Darat.
KLIK JUGA: Jejak Kelam PKI: Tahun 1948-1965 (Bagian 2)
Upaya pengaburan sejarah juga dilakukan, diantaranya seperti yang ditulis Tabloid Suara Islam (Edisi 165 September/Oktober 2013) tentang rancangan Kurikulum Pendidikan Sejarah Nasional (PSN) tahun 2004, yang secara sengaja telah menghilangkan dua peristiwa Pemberontakan PKI, 18 September 1948 dan Gerakan 30 September (G30S) PKI 1965. Sebaliknya rancangan kurikulum itu justru banyak mengurai pemberontakan DI/TII. Ini sungguh menyakitkan, terutama kalangan umat Islam.
Karenanya kemudian, sejumlah tokoh Islam, gigih melancarkan protes atas rencana penerapan kurikulum PSN. Protes dilancarkan dan berhasil menggagalkan penerapan kurikulum PSN ‘keblinger’ itu. Diantara tokoh Islam yang ikut melancarkan protes itu adalah (Alm) Allahuyarham KH. Yusuf Hasyim, Pimpinan Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur. Kemudian KH. Abdul Rasyid Abdullah Syafi’i, Pemimpin Perguruan Islam Asy Syafi’iyah, Balimatraman Jakarta Selatan, ada pula Sastrawan Taufiq Ismail dan sejumlah tokoh lainnya.
KH. Muhammad Yusuf Hasyim, karib disapa Pak Ud wafat 10 tahun silam, tepatnya Ahad, 14 Januari 2007. Sebulan sebelumnya, tepatnya Sabtu 9 Desember 2006, bertutur kepada Suara Islam mengungkap; Kurikulum PSN tahun 2004 akan diterapkan mulai 1 Juli 2005.
“Sangat menyakitkan umat Islam, karena tidak menyebut PKI pernah dua kali memberontak. Di tahun 1948 berusaha mengambil alih kekuasaan dilakukan dari Madiun. Tidak pula menyebut bahwa PKI berada di belakang kudeta gagal di tahun 1965. Malah, pemberontakan DI/TII, justru lebih banyak diurai. Ini menciderai perasaan umat Islam, karena dalam mengurai sejarah DI/TII dengan sama sekali tidak dilengkapi latar belakang yang benar,” ungkap Pak Ud ketika itu.
KH. Muhammad Yusuf Hasyim, menyebut tokoh-tokoh Islam bergabung melancarkan protes itu, sebagai sebuah Delegasi Besar. Berhasil bertemu Mendiknas (ketika itu dijabat Bambang Sudibyo), Menko Kesra (dijabat Alwi Shihab) dan Ketua DPR RI (dijabat Agung Laksono). Alhamdulillah, protes itu didengar mereka. Sangat melegakan; akhirnya berhasil dibatalkan, dan ditetapkan dengan menerapkan PSN kurikulum sebelumnya.
Kini, dalam perubahan kurikulum selanjutnya, menjadi Kurikulum 2013 (K.13), PSN kembali menjadi masalah. Dua hari (Rabu dan Kamis/ 1-2 Juni) melalui Simposium Nasional bertema Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain, yang diselenggarakan di Balai Kartini, Jakarta, Rabu dan Kamis (1-2 Juni 2016) tentang kurikulum PSN banyak dibicarakan dan disoal. Masuk dalam rekomendasi simposium agar PSN tetap diadakan dan memasukkan dua kali pemberontakan PKI----di tahun 1948 dan tahun 1965.
Bahkan dalam Apel Siaga, diikuti puluhan ribu massa dimulai usai shalat Jumat di Masjid Istiqlal long march ke Silang Monas Jakarta dan berakhir di sisi kanan Istana Negara, apel-demo ini masih sebagai kelanjutan simposium tersebut, Jumat (3 Juni 2016), mengutus dengan 15 orang tokoh untuk menjadi wakil yang diterima Mekopolhukam Luhud Binsar Panjaitan yang didampingi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menteri Pendidikan Nasional Anies Baswedan.
Ke-15 tokoh yang menjadi wakil ini menyampaikan rekomendasi simposium, yang diantaranya; meminta PSN tetap diadakan dan dua kali pemberontakan PKI (di tahun 1948 dan 1965) dimasukkan dalam kurikulum PSN tersebut.
KLIK JUGA: Jejak Kelam PKI: Tahun 1948-1965 (Habis)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar