Said Aqil Berang FPI Masuk Tiga Besar Ormas Paling Populer dalam Survei

Nadlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Front Pembela Islam (FPI) merupakan tiga ormas Islam yang paling dikenal umat Islam Indonesia.Demikian temuan lembaga survei Alvara Research Center.

“Jadi sekarang FPI masuk tiga besar ormas Islam paling dikenal oleh umat Islam Indonesia. Penyebarannya hampir rata mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara hingga Sulawesi,” jelas CEO dan Founder Alvara Research Center, Hasanuddin Ali, saat memaparkan survei terbarunya di Kantor PBNU, Keramat Raya, Jakarta Pusat, Senin 30/1).

Menaggapi hal itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj berang dan menuduh bahwa pemahaman masyarakat Indonesia terhadap ajaran Islam dan Ahlul Sunnah wal Jamaah rendah.

“Kesimpulan saya betapa masih rendah pemahaman mereka terhadap Islam dan Ahlul Sunnah wal Jamaah. Kalau orang sudah tertarik FPI terus dianggap membela Islam itu kan betapa rendahnya pemahaman Islam,” kata Kiai Said saat pemaparan survei di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Senin (30/1).

Kiai Said mengaku heran dengan umat muslim Indonesia yang justru menghujat saat dirinya berkoar tentang Islam sebagai agama yang toleran.

“Justru sebaliknya, saya yang mati-matian menunjukkan Islam toleran moderat dan toleran malah dicaci-maki. Saya sendirian dicaci, biarkan saja. Ini saya bilang rendah sekali pemahaman Islam di Indonesia,” tegasnya. (ant/rol/Al-khilafah)

Kriminalisasi Habib Rizieq Berpotensi Picu Kemarahan Umat Islam

Internal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyayangkan langkah polisi menetapkan Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab sebagai tersangka. Langkah tersebut dinilai semakin memperkeruh suasana yang belakangan tidak kondusif.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD AM Fatwa mengingatkan, di tengah suasana kebangsaan sekarang, pemerintah seharusnya berperan mengembalikan suasana kebangsaan yang harmoni. Menurutnya, bukan malah menambah keruh keadaan. 

"Pemerintah harus bijak menangani Habib Rizieq demi stabilitas nasional. Di belakangnya ada jutaan umat yang bisa memicu reaksi yang lebih besar," ujar AM Fatwa dalam akun Twitter @AMFatwa, Selasa (31/1/2017).

Dia mengatakan, upaya pembunuhan karakter dan kriminalisasi ulama seperti yang dialami Habib Rizieq Shihab berpotensi memicu kemarahan umat Islam. Maka itu mantan Wakil Ketua MPR ini juga berharap aparat harus tegas menangkap penyebar fitnah dengan mengangkat isu pornografi yang ditujukan kepada Habib Rizieq.

"Mari kita semua rawat kebangsaan dengan menghentikan perpecahan dan saling brhadap-hadapan antar anak bngsa melalui penegakan hukum yang tegas dan adil," ucapnya.

Polda Jawa Barat (Jabar) sudah resmi menetapkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab sebagai tersangka. Ketua Dewan Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Habib Rizieq Sihab dinyatakan tersangka   dalam kasus dugaan penodaan Pancasila dan pencemaran nama baik. 

sumber : sindonews

Muhammadiyah: Ada Kesan Mencari-cari Kesalahan Habib Rizieq

Ketua PP Muhammadiyah Yunahar Ilyas mengatakan, ada kesan polisi mencari-cari kesalahan Habib Rizieq. Sebab, setelah Habib Rizieq dberurusan dengan Polda Jabar dan Mabes Polri, kini muncul fitnah yang menyebutkan imam besar FPI tersebut selingkuh dengan perempuan bernama Firza Husein.

"Kesannya bisa dicari-cari kesalahan Habib (Rizieq). Masalah Pancasila itu paling tinggi Habib masalah etis, bahasa. Substansinya itu kebenaran. Itu bukan pidana, etis saja, kurang sopan, jadi tidak kuat untuk dipidanakan. Karena dia tidak menghinakan dasar negara. Cuman kan biasa bahasanya gaya habib," kata Ilyas, saat dihubungi, Senin (30/1).

Sehingga, dirinya menyesalkan jika tujuan polisi memproses Habib Rizieq adalah untuk balas dendam, karena dianggap menggerakkan massa demi menekan Polri dalam menersangkakan Ahok. "Kan ini bukan bagian dari penegakan hukum. Harusnya memang hukum ditegakkan dengan jujur, adil, tidak pandang bulu, diskriminatif, dan rekayasa," ujarnya.

Menurut dia, Indonesia adalah negara hukum, semua orang berkedudukan sama dan tidak boleh ada diskriminasi dan rekayasa. Jadi, kalau ada dari penegakan hukum yang bekerja tidak berdasarkan kepentingan hukum, maka mereka sudah berpolitik. "Nanti orang tidak percaya dengan hukum," kata Ilyas. republika

Akun PKI Ancam Tundukan Militer: TNI, Polisi dan Kemenkominfo Buru Pelaku

TNI, polisi dan Kemenkominfo memburu pelaku pembuat akun PKI di sosial media. Akun tersebut telah membuat gempar masyarakat dalam sepekan terakhir. Statusnya dinilai meresahkan, bahkan berani mengancam institusi pemerintah seperti TNI, Polri sampai Jokowi.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Wuryanto mengaku telah mendengar kabar ancaman itu. Saat ini, pihaknya tengah memburu pembuat akun tersebut.

“Sudah ada. Kita sedang dalami akun Facebook itu,” ujar Wuryanto belum lama ini, dilansir situs Kriminalitas.

Polda Metro Jaya juga mempersilakan masyarakat melaporkan akun PKI yang bergentayangan di media sosial Facebook.

“Kalau ada yang melapor, kami buka ruang seluasnya. Nanti akan ditindaklanjuti,” tegas Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono.

Argo mengatakan, PKI sudah resmi dilarang pemerintah. Siapa yang memakai atribut itu akan diberi sanksi tegas. Walau tak ada yang melapor, polisi akan melakukan penyelidikan sendiri.

Tak hanya TNI dan Polri. Kemenkominfo turut menelusuri jejak akun PKI yang sangat meresahkan tersebut.

Kementerian Komunikasi dan Informasi mengaku menindaklanjuti keberadaan akun tersebut. Akun berlambang palu arit ini tentu meresahkan warga karena mengingatkan duka masyarakat Indonesia atas peristiwa kekejian gerakan PKI yang beberapa kali membuat peristiwa berdarah. Terutama tahun 1948 dan 1965.

“Saya akan sampaikan ke bagian yang berwenang untuk menutupnya,” janji Plt Dirjen Aptika Kemenkominfo, Mariam F Barata.

Dari penelusuran Klikbalikpapan, akun PKI beredar di media sosial dan sangat meresahkan masyarakat. Akun itu kerap menuliskan pernyataan provokatif.

Akun itu sesumbar bakal menundukan TNI.

“Lini-lini strategis kepolisian sudah berada di tangan kami sepenuhnya, selanjutnya akan kami tundukkan TNI,” tulis akun tersebut.

Akun dengan gambar lambang pancasila, bintang, serta palu arit itu dibuat pada 23 Januari 2017. Akun ini mempunyai puluhan postingan. Status tersebut mengisyaratkan kebangkitan PKI.

Mereka bahkan mengenalkan nama ketua dan wakil PKI. “Perkenalkan Ketua Umum PKI WAHYU SETIAJI di juluki Aidit Muda dan Wakil Ketua TEGUH KARYADI di juluki Nyoto Muda. Mari “kembali kerumah kita,” tulisnya.

Mereka juga mempunyai komitmen menggiring opini jika ulama dan negarawan pelaku makar.

“Kami akan terus giring opini bahwa kaum nasionalis dan ulama adalah pelaku makar. Kalian hanya bisa berteriak di media sosial dan melakukan demonstrasi saja tanpa tau harus berbuat apa lagi selain itu. Sedangkan kami sudah mencengkram lini-lini pemerintahan Jokowi,” ancamnya.

klikbalikpapan

Soeharto, Supersemar, dan Pembubaran PKI

Oleh: Alwi Shahab

Pada saat Orde Baru berkuasa, hanya sehari setelah menerima Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), Pak Harto menahan dan memenjarakan sejumlah menteri Kabinet Dwikora yang dipimpin Presiden Sukarno. Di antara mereka adalah wakil perdana menteri I/menlu Dr Subandrio dan ketua MPRS Chaerul Saleh.

Penahanan para pejabat tinggi negara ini diumumkan Pak Harto sebagai pengemban Supersemar hampir bersamaan dengan dibubarkannya PKI beserta ormas-ormas yang berafiliasi. Di antara menteri-menteri yang langsung dipenjarakan adalah Ir Surahman, sekjen Partai Nasional Indonesia (PNI); Menteri Penerangan Mayjen Achmadi; Oei Tjoe Tat SH; dan Imam Syafe'i bekas jagoan Senen yang baru diangkat Bung Karno sebagai menteri keamanan nasional. Penangkapan para menteri ini cukup menghebohkan karena diumumkan secara luas melalui TVRI dan RRI.

Apalagi Subandrio merupakan orang nomor dua di Indonesia dan menjadi kepercayaan presiden Sukarno. Berlainan dengan Subandrio yang kala itu menjadi sasaran demo-demo antikomunis, Chaerul Saleh adalah tokoh yang sebelumnya merupakan tokoh Murba, musuh utama PKI. 

Bahkan, yang saya ingat dalam suatu sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Chaerul Saleh terang-terangan menyerang ketua CC PKI DN Aidit dan saling tuduh yang kemudian diketahui secara luas oleh masyarakat. Peristiwa ini terjadi sebelum G30S/PKI.

Ketika Jusuf Muda Dalam, mantan menteri urusan Bank Sentral diadili, cukup menghebohkan. Waktu itu, seperti juga para pimpinan angkatan bersenjata dan kepolisian, mendapatkan jabatan sebagai menteri. 

Termasuk, ketua dan para wakil ketua MPR dan DPR semuanya mendapat gelar menteri koordinator (menko) dan menteri yang menyebabkan kabinet di masa itu dijuluki kabinet 100 menteri. Jusuf Muda Dalam di pengadilan oleh hakim diarahkan kepada soal moral.

Kala itu, inflasi mengamuk. Defisit pada 1950-an -kabinet parlementer- hanya sekitar 10 hingga 30 persen, tetapi sejak 1959 meningkat sekitar 100 persen. Pada zaman 100 menteri, inflasi melonjak hingga 3.000 persen. (Dr AH Nasution dalam buku Memenuhi Panggilan Tugas jilid 6).

Menurut Jenderal Nasution, yang ketika itu menjabat sebagai menko hankam/pangab, Bung Karno beralasan tingginya inflasi karena biaya pemulihan keamanan dan keutuhan republik serta konfrontasi militer. Namun, seperti diungkapkan Nasution, pada 1959-1960 ABRI/militer hanya punya anggaran rutin, termasuk operasi keamanan masing-masing sebanyak 32 dan 34 persen. Sementara 90 persen dari anggaran negara.

Pada masa Orde Baru, yang sebelumnya bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan pemerintahan sebelumnya, korupsi tidak kalah gesitnya dilakukan oleh para oknum pejabat. Hanya beberapa tahun setelah memerintah, wartawan senior Mochtar Lubis telah mengemukakan korupsi besar-besaran di Pertamina yang kala itu dipimpin Ibnu Sutowo.

Akan tetapi, ungkapan Mochtar Lubis itu sulit disiarkan pers karena 'sensor pers' kala itu sangat ketat. Maklum saat itu, apabila ada berita yang tidak menyenangkan pemerintah, Departemen Penerangan tinggal menelepon agar tidak dimuat.

Namun, dalam sebuah kampanye pemilu di Lapangan Banteng, jurkam PPP melontarkan kata-kata: "Kalau korupsi di Pertamina dibeliin cendol semua akan kebagian." Tentu saja dengan nada mengejek. 

Sumber : Republika

Merinding Mendengar Ceramah Ust Zulkifli "Kita Memasuki Fase Akhir Zaman"

Merinding mendengar Ceramah Ust Zulkifli. Semoga amal ibadah & iman kita semakin bertambah. Kita berada di gerbang akhir zaman.

Ceramah ustadz Zulkifli Muhammad Ali, Lc, MA:

Kenapa ulama-ulama dunia sekarang banyak yang menangis, dan mereka menulis, membicarakan dengan serius bahwa kita sekarang berada di akhir zaman.

Nabi mengatakan Umat ini mengalami lima fase.

Fase 1: Fase Kenabian. Berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW.

Fase 2: Fase Khulafaur Rasyidin. Berakhir dengan wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib.

Fase 3: Fase kekhalifahan Islam menggunakan sistem kerajaan, dinasti. Berakhir dengan runtuhnya Kekhalifahan Turki Utsmani. 3 Maret 1924.

Fase 4: Fase umat Islam tidak dipimpin oleh kekhalifahan. Umat jadi pecundang. Kaum muslimin jadi bulan-bulanan. Dalam kondisi tertekan. Dalam urusan ekonomi, politik, dll. Ini fase yang sekarang kita sedang alami. Fase ini akan segera berakhir dan akan masuk fase ke-5.

Fase 5: Fase dimana Islam kembali dipimpin kekhalifahan yang memimpin dunia. Tapi fase ini tidak akan bertahan lama.

Fase ke-5 ditutup secara paksa oleh Allah dengan dimatikannya seluruh manusia yang di dadanya ada iman. Serentak seluruh orang beriman meninggal dunia. Allah mengirim angin lembut yang jika menyentuh orang yang beriman maka akan meninggal. Dan dunia hanya akan menyisakan orang-orang kafir. Saat itulah akan terjadi Kiamat.

Selengkapnya video

Wasiat Pimpinan Gontor KH Hasan Abdullah Sahal: Pilihlah Pemimpin Yang Menuju Ke Surga

Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo KH Hasan Abdullah Sahal (yang memiliki jutaan santri) dalam Tabligh menyambut 99 Tahun Pondok Modern Gontor mengingatkan tentang pentingnya pemimpin yang akan mengantarkannya menuju surga.

Oleh karenanya, KH Hasan Abdullah Salah mengingatkan jangan sampai memilih pemimpin kafir.

"Kepada Umat Islam Indonesia... pilihlah pemimpin-pemimpin yang menuju ke surga."

"Kami titipkan supaya anak-anak kita, anak-anak kita menyelamatkan bangsa ini dari neraka."

"Sejelek-jelek muslim, senakal-nakal muslim, kalau masuk penjara, nanti masih masuk Surga."

"Tapi jangan lupa! masih ada ratusan ribuan jutaan muslim yang adil, santun, sayang pada rakyatnya."

"Seadil-adil kafir, sejujur-jujur kafir, sepinter-pinter kafir, sesantun-santun kafir, jadi menteri, masuk istana, mati, masuk neraka."

"Iki dudu politik (ini bukan politik). Ini mendidik. Kami (para kyai dan pimpinan pesantren) bertanggungjawab untuk mendidik."

"Di waktu anda masuk tempat pilihan (TPS), malaikat ada disitu.. malaikat di kanan kirimu. Malaikat pegang pena (mencatat) "tanggal sekian hari ini jam sekian... nyoblos orang kafir"...  itu ditulis (malaikat)."

Berikut video selengkapnya Tabligh KH Hasan Abdullah Sahal:

SIituasi Makin Genting, Rakyat Siap Turun Ke Jalan

Misi politik adu-domba yang dilakoni rezim Jokowi makin gencar membenturkan kekuatan nasionalis dengan umat Islam serta mengkriminalisasi para tokoh muslim. Modus busuk itu secara terselubung mengusung pola propoganda dan agitasi berbau komunis.

Kondisi kini serupa dengan apa yang dialami rakyat dan TNI tahun 1965 menghadapi kelicikan PKI. Yakni segala rupa fitnah, hasutan, propoganda dan kekerasaan ditujukan kepada ulama dan umat Islam.

Berbagai pihak telah mengirim pesan kecemasan agar rakyat dan TNI segera menyatukan kekuatan, bila tidak maka NKRI akan menjadi arena konflik politik yang berdarah-darah.

Kecemasan itu dipicu oleh kriminalisasi terhadap ulama, para mantan Jenderal senior TNI, tokoh aktivis. Bahkan dalam sepekan ini aneka fitnah ditujukan kepada SBY, Prabowo Subianto, PAN, PKS, HTI, FPI, MUI serta kelompok kritis lainnya.

Rencana PERTEMUAN AKBAR lintas elemen bangsa harus segera diwujutkan. Mengingat situasi makin genting, mengkhawatirkan dan mengarah pada gejolak nasional. Kriminalisasi terhadap Habib Rizieq Syihab (HRS) dan fitnah terhadap SBY adalah signal bahwa laten PKI telah bangkit.

Semua elemen rakyat harus menyatukan kekuatan, bersiap turun ke jalan mengakhiri ketidakpastian bernegara yang makin krusial dan telah memicu aneka ketegangan antar sesama anak bangsa.

Jika membiarkan situasi ini terus berlangsung maka kebangkitan laten PKI akan menggulung seluruh kekuatan elemen rakyat dan TNI. 

PDIP dan Jokowi sebagai petugas partai terlihat sangat bernafsu memperluas kekuasaan dengan menghalalkan segala cara demi memuluskan tujuan politik strategis jangka panjang.

Aneka fitnah dan propoganda kian masif digulirkan demi melayani ambisi oknum penista agama alias Ahok untuk tampil berkuasa di jantung ibu kota negara. Bila Jakarta dikuasi oleh Ahok maka republik ini sepenuhnya dalam kendali PDIP yang bekerjasama dengan Partai Komunis Cina.

Jutaan rakyat telah siap turun ke jalan. Menunggu seruan aksi solidaritas nasional yang diprakarsai oleh para tokoh nasional, Jenderal senior TNI dan ulama. Jangan lengah dan terjebak oleh segala fitnah yang dilancarkan kelompok pro laten komunis. Lawan!

Faizal Assegaf

Ketua Progres 98

fb

Kebiadaban PKI, Menyayat Luka Perjalanan Bangsa

Partai Komunis Indonesia atau PKI, dua kali berusaha mengambil alih kekuasaan di negeri ini. Dua kali pula upaya itu memunculkan aksi kekejaman, menunjukkan keganasan yang meninggalkan kepedihan, selayak luka menganga tak tersembuhkan. Semua ini menjadi bagian tak terlupakan, dalam sejarah perjalanan bangsa dan negeri ini.

Luka tak tersembuhkan itu kembali terasa pedih selayak irisan sembilu, terlebih setelah  terbetik kabar; ada Bejo Untung, yang bekas tentara dipecat dari Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) memimpin Lembaga Penelitian Korban Peristiwa (LPKP) 1965, Jumat (5 Desember 2014) bersurat kepada Presiden Joko; secara khusus meminta agar saat pidato di hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional (10 Desember 2014), Presiden (atas nama Pemerintah dan Bangsa Indonesia) secara khusus menyampaikan permintaan maaf kepada PKI atas peristiwa yang terjadi di tahun 1965.

Ini merupakan pemutarbalikkan fakta sejarah. PKI menganggap diri sebagai korban dan permulaan atau mulai mendesakan keinginan agar Presiden atas nama Pemerintah dan Negara secara resmi menyampaikan perminta maaf kepada PKI. 

KLIK JUGA: Jejak Kelam PKI: Tahun 1948-1965 (Bagian 1)

Kabar itu memicu Paguyuban Keluarga Korban Keganasan PKI 1948, menghimpun banyak pihak dan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di kota Madiun dan di sejumlah kota lain termasuk di Jakarta, Senin (8 Desember 2014),  untuk menyampaikan tuntutan agar Presiden Joko tidak memenuhi tuntutan (permintaan) PKI itu.

Meminta maaf, akan berarti mengubur sejarah. Baik sejarah kekejaman yang dilakukan PKI. Di tahun-tahun awal berdirinya Republik ini (1948), dikoyak kekejaman Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam upaya pengambil alihan kekuasaan secara paksa, dalam peristiwa Madiun tahun 1948, yang hakikatnya adalah Proklamasi Negara Komunis Sovyet di Madiun. Kemudian di tahun 1965, dengan keji telah membantai sejumlah jenderal dan satu perwira ABRI.  

Belakangan, sudah tidak sekadar bersurat kepada Presiden; lalu juga mendesak agar Presiden meminta maaf. Namun juga semakin terang-terangan  ada upaya pemutarbalikkan fakta tentang kekejaman PKI. Upaya itu dilakukan dalam berbagai bentuk publikasi, termasuk penulisan buku-buku dan pembuatan film dokumenter yang terang-terangan semakin mengaburkan sejarah kelam itu. Semakin gencar, karena sejumlah media massa memberi dukungan.

Berbagai bentuk publikasi dilakukan para bekas PKI, anak turun dan kader-kader baru mereka; dengan menyebut; pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, merupakan provokasi Wakil Presiden Moh. Hatta yang  ketika itu merangkap sebagai Perdana Menteri. Kemudian, ada pula upaya mengelak dari yang sebenarnya berada di balik  kudeta gagal di tahun 1965.  Mereka menyebut G30S PKI 1965, merupakan konflik internal ABRI terutama dalam jajaran Angkatan Darat.

KLIK JUGA: Jejak Kelam PKI: Tahun 1948-1965 (Bagian 2)

Upaya pengaburan sejarah juga dilakukan, diantaranya seperti yang ditulis Tabloid Suara Islam (Edisi 165 September/Oktober 2013) tentang rancangan Kurikulum Pendidikan Sejarah Nasional (PSN) tahun 2004, yang secara sengaja telah menghilangkan dua peristiwa Pemberontakan PKI,  18 September 1948 dan Gerakan 30 September (G30S) PKI 1965. Sebaliknya rancangan kurikulum itu justru banyak mengurai pemberontakan DI/TII. Ini sungguh menyakitkan, terutama kalangan umat Islam. 

 Karenanya kemudian, sejumlah tokoh Islam, gigih melancarkan protes atas rencana penerapan kurikulum PSN. Protes dilancarkan dan berhasil menggagalkan penerapan kurikulum PSN ‘keblinger’ itu. Diantara tokoh Islam yang ikut melancarkan protes itu adalah (Alm) Allahuyarham KH. Yusuf Hasyim, Pimpinan Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur. Kemudian  KH. Abdul Rasyid Abdullah Syafi’i, Pemimpin Perguruan Islam Asy Syafi’iyah, Balimatraman Jakarta Selatan, ada pula Sastrawan Taufiq Ismail dan sejumlah tokoh lainnya.

KH. Muhammad Yusuf Hasyim, karib disapa Pak Ud wafat 10 tahun silam, tepatnya Ahad, 14 Januari 2007. Sebulan sebelumnya, tepatnya Sabtu 9 Desember 2006, bertutur kepada Suara Islam mengungkap; Kurikulum PSN tahun 2004 akan diterapkan  mulai 1 Juli 2005. 

“Sangat  menyakitkan umat Islam, karena tidak menyebut PKI pernah dua kali memberontak. Di tahun 1948 berusaha mengambil alih kekuasaan dilakukan dari Madiun. Tidak pula menyebut bahwa PKI berada di belakang kudeta gagal di tahun 1965. Malah, pemberontakan DI/TII, justru lebih banyak diurai. Ini menciderai perasaan umat Islam, karena dalam mengurai sejarah DI/TII dengan sama sekali  tidak dilengkapi latar belakang yang benar,” ungkap Pak Ud ketika itu.   

KH. Muhammad Yusuf Hasyim, menyebut tokoh-tokoh Islam bergabung  melancarkan protes itu, sebagai sebuah Delegasi Besar. Berhasil  bertemu Mendiknas (ketika itu dijabat Bambang Sudibyo), Menko Kesra (dijabat Alwi Shihab) dan Ketua DPR RI (dijabat Agung Laksono). Alhamdulillah, protes itu didengar mereka. Sangat melegakan; akhirnya berhasil dibatalkan, dan ditetapkan  dengan menerapkan PSN kurikulum sebelumnya.

Kini, dalam perubahan kurikulum selanjutnya, menjadi Kurikulum 2013 (K.13), PSN kembali menjadi masalah. Dua hari (Rabu dan Kamis/ 1-2 Juni) melalui Simposium Nasional bertema Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan  PKI dan Ideologi Lain, yang diselenggarakan di Balai Kartini, Jakarta, Rabu dan Kamis (1-2 Juni 2016)  tentang kurikulum PSN banyak dibicarakan  dan disoal. Masuk  dalam rekomendasi simposium agar PSN tetap diadakan dan memasukkan dua kali pemberontakan PKI----di tahun 1948 dan tahun 1965. 

Bahkan dalam Apel Siaga, diikuti puluhan ribu massa dimulai usai shalat Jumat di Masjid Istiqlal long march  ke Silang Monas Jakarta dan berakhir di sisi kanan Istana  Negara, apel-demo ini masih sebagai kelanjutan simposium tersebut, Jumat (3 Juni 2016), mengutus  dengan 15 orang tokoh untuk  menjadi wakil yang diterima Mekopolhukam Luhud Binsar Panjaitan yang didampingi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menteri Pendidikan Nasional Anies Baswedan. 

Ke-15 tokoh yang menjadi wakil ini menyampaikan rekomendasi simposium, yang diantaranya; meminta PSN tetap diadakan dan  dua kali pemberontakan PKI (di tahun 1948 dan 1965) dimasukkan dalam kurikulum PSN tersebut.  

KLIK JUGA: Jejak Kelam PKI: Tahun 1948-1965 (Habis)

Alfian Tanjung Ungkap 10 Tokoh PKI di Istana dan DPR (Video)

Salah satu video ceramah ustaz Alfian Tanjung yang sangat menohok, yakni ketika membeberkan daftar 10 tokoh PKI yang cukup terkenal. Sebagian besar dari tokoh-tokoh yang disebut Alfian Tanjung itu merupakan anggota DPR RI dan pejabat negara.

Ceramah itu disampaikan Alfian Tanjung di Solo dan diunggah ke Youtube pada 24 Desember 2016 oleh akun islam channel 01. Video tersebut berdurasi 52 menit 16 detik.

Hingga Minggu (29/1/2017) video tersebut sudah dilihat 940,876 kali. Dalam video tersebut, Alfian Tanjung mengawali ceramahnya dengan mengutip pernyataan kader PKI bernama Sudisman sebelum dihukum mati.

“Dia (Sudisman) mengatakan, jika saya mati, sudah tentu bukan berarti PKI ikut mati bersama dengan kematian saya. Tidak, sama sekali tidak. Walaupun PKI sekarang sudah rusak berkeping-keping, saya tetap yakin ini hanya bersifat sementara. Dan dalam peran sejarah nanti, PKI akan tumbuh kembali, sebab PKI adalah anak zaman yang dilahirkan oleh zaman,” ujar Alfian Tanjung mengutip pernyataan Sudisman.

Menurutnya, pernyataan masa lalu Sudisman menjadi sebab bagi Alfian Tanjung sebagai generasi tengah karena dia sendiri tidak mengalami keganasan PKI tahun 1965. Alfian gelisah karena sampai saat ini sudah muncul AD/ART PKI.

Alfian juga mengingatkan agar umat Islam waspada. Sebab, 87 persen sertifikat tanah di Jakarta sudah di tangan kaum nasrani dan kader-kader PKI. Di Tangerang Raya, kata dia,  84 persen sertifikat tanah sudah dikuasai. Di Majalengka sudah 68 persen dan di Ponorogo penguasaan tanah oleh musuh-musuh Islam sudah 75 persen.

Menurut Alfian Tanjung, target utama para kader PKI saat ini adalah pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966.

“Jika TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dicabut, maka yang dinyatakan bersalah adalah lawan PKI. Kan gini, PKI dinyatakan bersalah, lalu kelur TAP MPRS. Nah kalau TAP MPRS dicabut, berarti PKI tidak salah, yang salah adalah musuh PKI. Siapa musuh PKI? ulama dan (TNI) Angkatan Darat,” tambah Alfian Tanjung. Inilah video Ustaz Alfian Tanjung yang membeberkan nama-nama tokoh PKI di Istana dan DPR:

(pojoksatu)

Inilah Alasan Para Pejuang Memilih Pakaian Islami Jubah dan Sorban ARAB, daripada Pakaian Adat

Pemilihan pakaian Islami berupa Jubah dan Sorban yang dilakukan para pejuang terdahulu saat melawan penjajah Belanda ternyata memiliki dasar yang kuat.

Guru Besar sejarah Universitas Padjajaran Profesor Ahmad Mansur Suryanegara mengungkapkan bahwa alasan para pejuang mengenakan pakaian Islami dengan jubah dan Sorban adalah karena pada masa itu pakaian adat identik dengan para pembantu Penjajah Belanda untuk menindas masyarakat Nusantara.

Para pejuang seperti Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo dan Sentot Alibasyah Prawirodirjo lebih memilih mengenakan busana Islami dari pada pakaian adat Jawa ketika melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda pada masa itu

Berikut ini penjelasan lengkap yang ditulis Profesor Ahmad Mansur Suryanegara melalui akun Facebook pribadinya, selasa (15/12/2015)

PANGERAN DIPONEGORO, KIAI MOJO, SENTOT ALIBASYAH PRAWIRODIRJO.Menanggalkan BUSANA ADAT JAWA ketika para Pengena Busana Adat menjadi Pembantu Utama Penjajah Protestan Belanda. Ikut serta menindas rakyat dgn menggunakan topeng BUDAYA ADAT untuk memadamkan CAHAYA ISLAM .

PANGERAN DIPONEGORO, walau menyandang Keris. Menurut DR TJIPTO MANGUNKUSUMO tidak pernah menghunus kerisnya di tengah peperangan. Tetapi selalu membacakan AL QURAN untuk membangkitkan Jiwa Juang umat dan rakyat pendukungnya yang anti penjajah.

PANGERAN DIPONEGORO, KIAI MOJO, SENTOT ALIBASYAH PRAWIRODIRJO BERBUSANA ISLAMI menyelamatkan bangsanya dari keruntuhan moral bangsanya.

Pembusana Adat Djawa bertingkah laku pemadat, merendahkan martabat wanita, perusak keluhuran Adat Djawa, perusak Syariah Islam dalam Istana Kesultanan dan di masyarakat Djawa. Berkedok memelihara Adat Djawa, tapi bermental rendah.

Bila disebutkan ORA NDJOWO artinya tingkah lakunya TIDAK ISLAMI. Saat itu JOWO atau JAWA di masyarakat artinya MENGERTI. Bila disebut ORA NDJOWO artinya ORA NGERTI atau TIDAK ISLAMI. ORA artinya Tidak. Djawa artinya Islam dan Pribumi berseberangan penjajah yang asing.

Dalam perjalanan Sejarah. ADAT DAERAH di Nusantara diperadabkan oleh Ajaran ISLAM. Pada masa penjajahan Kerajaan Protestan Belanda dan pemerintah Kolonial Belanda, ADAT BUDAYA yang bersifat LOKAL dijadikan PEMECAH BELAH KESATUAN BANGSA atau UMAT. Dijadikan Alat oleh penjajah melawan ISLAM yang bersifat UNIVERSAL dan PEMERSATU BANGSA INDONESIA.

Bila disebutkan ORA NDJOWO artinya tingkah lakunya TIDAK ISLAMI. Saat itu JOWO atau JAWA di masyarakat artinya MENGERTI. Bila disebut ORA NDJOWO artinya ORA NGERTI atau TIDAK ISLAMI. ORA artinya Tidak. Djawa artinya Islam dan Pribumi berseberangan penjajah yang asing.

Dalam perjalanan Sejarah. ADAT DAERAH di Nusantara diperadabkan oleh Ajaran ISLAM. Pada masa penjajahan Kerajaan Protestan Belanda dan pemerintah Kolonial Belanda, ADAT BUDAYA yang bersifat LOKAL dijadikan PEMECAH BELAH KESATUAN BANGSA atau UMAT. Dijadikan Alat oleh penjajah melawan ISLAM yang bersifat UNIVERSAL dan PEMERSATU BANGSA INDONESIA.

Sumber : http://islamedia.id/inilah-alasan-para-penjuang-memilih-pakaian-islami-jubah-dan-sorban-daripada-pakaian